posKu

  • budaya
  • hukum
  • politik
  • lifestyle
  • humor

Selasa, 26 April 2011

ANALISIS KONTROVERSI PENGANGKATAN GUBERNUR LAMPUNG PERIODE 2003-2008

2.1.   Latar Belakang Serta Landasan Dikeluarkannya Keputusan Mendagri No 161.27-598 Tahun 2003.
Sehari sebelum pemilihan, 29 Desember 2002. Mendagri Hari Sabarno pada sore hari mengirim surat kawat No 121/27/2978/SJ tertanggal 29 Desember 2002 yang meminta DPRD Lampung mengklarifikasi tuduhan pidana yang melibatkan Alzier sebelum pemilihan Gubernur. Surat tersebut tidak dibacakan pimpinan DPRD (Abbas Hadisunyoto) sebelum pemilihan dilangsungkan.
Pasangan Alzier-Ansyorie merupakan pasangan calon hasil Rakerdasus PDIP Lampung pada tanggal 8 Oktober 2002 yang kemudian diusulkan ke DPP PDIP untuk disahkan. Sedangkan calon Gubernur yang diinginkan oleh DPP PDIP adalah Oemarsono (Gubernur yang sedang menjabat) dan Wakil Gubernur diserahkan kepada DPD PDIP Lampung. Keputusan ini tertuang dalam SK DPP PDIP No A.06/IN/DPP/XI/2002 tertanggal 30 November 2002. Perbedaan calon antara DPD PDIP Lampung dan DPP PDIP ini kemudian berimbas pada pergantian pimpinan DPRD Lampung (dari Srie Atidah ke Abbas Hadisunyoto) dan pimpinan FPDIP di DPRD. Pergantian ini merupakan kemenangan kelompok pro Alzier-Ansyorie. Ansyorie Yunus sendiri ketika itu merupakan Ketua DPD PDIP Lampung.
Alzier dihadapkan pada delapan tuduhan pidana. Yakni 2 kasus tuduhan penggelapan 500 ton pupuk PT Pusri PPD Lampung (2002), kasus penadah mobil curian Daihatsu Espass (2002), penggunaan gelas ilegal: drs, SE, dan MBA (2002), penipuan cek kososng dan penggelapan ruko (1993), penipuan dan penggelapan perhiasan emas (1993), penadah mobil mewah (2003), dan pencemaran nama baik Ny. Kurniati Muslihat (2003). Atas tuduhan tersebut Alzier diburu Mabes Polri untuk dikenai tahanan. Jum’at 18 April 2003 Alzier mendatangi Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan atas kasus-kasus tersebut. Setelah melalui pemeriksaaan maraton, Sabtu 19 April 2003 Alzier dibawa paksa melalui Helikopter dari Mapolda Lampung ke Mabes Polri. Selanjutnya 20 Agustus 2003, pemeriksaan terhadap Alzier dinyatakan selesai. Pada selasa 30 September 2003 berkas 2 perkara Alzier dari Kepolisian dinilai lengkap oleh Kejaksaan Tinggi, yakni 1 perkara dugaan penggelapan 500 ton pupuk milik PT Pusri dan 1 perkara penggunaan gelar ilegal. Melalui proses persidangan yang panjang, pada Kamis 12 Februari 2004 Alzier divonis hukuman sembilan bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun untuk kasus pupuk dan denda Rp5 juta subsider dua bulan penjara untuk kasus penggunaan gelar sarjana palsu.
Mensikapi kondisi di atas, Menteri Dalam Negeri mengambil dan mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.27.589  untuk membatalkan keputusan DPRD Propinsi Lampung NO. 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan  Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atas nama : Alzier Dianis Thabrani dan Ansyori Yunus,  dan memerintahkan untuk pemilihan ulang Gubernur Lampung dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI.Nomor: 121.27/2989/SJ Tahun 2003.
Pembatalan Keputusan DPRD oleh Menteri Dalam Negeri di dasarkan kewenangan yang ditentukan  Pasal 10 (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembatalan Keputusan DPRD tersebut diterima oleh DPRD Propinsi Lampung dan DPRD Propinsi Lampung tidak melakukan keberatan sebagaimana ditentukan Pasal 10 (3) PP.NO. 20 Tahun 2001.
Atas dasar yuridis di atas, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161. 27-598/2003  adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dan Secara sosiologis Pemilihan ulang Gubernur Lampung diterima oleh masyarakat, hal ini dibuktikan tidak ada penolakan kepada pemilihan ulang. Mendagri juga meminta DPRD Lampung untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur periode 2004-2009 sesegera mungkin,Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur.
Dari interen DPRD lampung sendiri membuat hak inisiatif  untuk  membatalkan pengangkatan gubernur-wakil gubernur terpilih yaitu Arziel-Anshori,hak ini akan diajukan pada pimpinan dewan untuk di agendakan dalam rapat paripurna. Hak inisiatif ini dibuat agar cepat dikeluarkannya keputusan presiden dan dengan cepat untuk melakukan pemilu ulang di Provinsi Lampung.


2.2.   Langkah-Langkah  Hukum Yang Diambil Arzile-Anshori Setelah Dikeluarkannya Keputusan Mendagri
Alzier mengajukan SK pembatalan Mendagri ke PTUN Jakarta. Pada 13 Mei 2004, PTUN jakarta memerintahkan tergugat (Mendagri) mencabut SK No 161.27/598/2003 sekaligus menerbitkan surat keputusan tentang pengusulan pengesahan pasangan gubernur-wakil gubernur hasil pemilihan tanggal 30 Desember 2002 sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Lampung periode 2003-2008. Alasan PTUN adalah bahwa alasan pembatalan pelantikan keduanya tidak jelas, tidak tegas, dan tidak limitatif sebagaimana seharusnya suatu keputusan. Surat pembatalan pelantikan tidak merinci dan tegas, jelas, dan limitatif pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur yang mana atau bagian mana yang tidak memenuhi prosedur. Surat pembatalan juga tidak menegaskan peraturan perundang-undangan mana yang tidak dipenuhi.
Mendagri kemudian mengajukan banding, sambil banding diajukan, Mendagri tetap memproses pemilihan ulang gubernur/wakil gubernur Lampung. Kemudian, PTTUN pada tanggal 19 Oktober 2004 mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PTUN yakni mengabulkan gugatan Alzier-Ansyorie.
Pasca putusan ini, Mendagri M. Ma’ruf AR mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya pada 17 Juni 2004 Mahkamah Agung memenangkan gugatan Alzier dengan menguatkan putusan PTUN dan PTTUN Jakarta. Putusan kedua pengadilan di bawah MA itu membatalkan dua Surat Keputusan Mendagri tertanggal 1 Desember 2003. Menyikapi putusan MA tersebut, DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna DPRD minus anggota DPRD dari PDIP yang tidak setuju apabila DPRD harus menyikapi putusan MA. Dalam Rapat Paripurna 14 Juli 2005 tersebut DPRD Lampung menyatakan tidak mengakui Gubernur Syachroedin-Wakil Gubernur Syamsurya Ryacudu dan memohon Presiden lewat Mendagri mencabut Kepres pengangkatan Syachroedin-Syamsurya dan melantik Alzier-Ansyorie.
Namun demikian, pemerintah tidak juga melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal ini mengakibatkan konflik politik antara pendukung Alzier versus Syachroedin yang kemudian menghambat kelancaran jalannya pemerintahan di Provinsi Lampung sebelumnya, pada 2005 lalu, kubu Alzier-Ansori menang di tingkat Mahkamah Agung (MA) setelah berhasil membatalkan Surat Keputusan Mendagri yang mengusulkan Sjahroedin-Syamsurya sebagai pasangan Gubernur dan Wagub. Kini, giliran para pendukung Alzier-Ansyori yang menempuh upaya hukum demi mengantarkan keduanya ke tampuk pimpinan. Sebanyak 46 kelompok masyarakat Lampung pendukung Alzier secara bersama-sama melayangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka menggugat Presiden (Tergugat I), Menteri Dalam Negeri (Tergugat II) dan Sjachroedin-Syamsurya (Tergugat III).
Di mata pendukungnya,  Alzier-Ansyori adalah pihak yang paling sah untuk menduduki kursi Gubernur dan Wagub Lampung. Hal itu karena Alzier-Ansyori dianggap telah melalui proses pemilihan yang sah menurut hukum. Selain itu, putusan MA yang membatalkan surat keputusan Mendagri kian menguatkan posisi Alzier-Ansyori. Namun, putusan hukum ternyata tidak memberikan jaminan. Buktinya, hingga kini Alzier-Ansyori tidak bisa merasakan duduk manis di singgasana kekuasaan.

2.3.   Kekuatan Hukum DPRD Lampung Mengusulkan Pencabutan SK Pemberhentian Gubernur.
Dalam kasus ini DPRD ikut terlibat hal itu disebabkan SK yang dikeluarkan Mendagri dimana melangkahi prosedur dalam pengambilan keputusan untuk memberhentikan dan menentukan gubernur lampung,yang mana itu merupakan Wewenang DPRD lampung. Adapun yang menjadi kekuatan hukum yang dimiliki DPRD dalam mengusulkan pencabutan SK Mendagri.   
Pertama, SK No 15 Tahun 2005 itu nyata-nyata merupakan keputusan yang bertentangan dengan kewenangan DPRD Provinsi Lampung, sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi untuk memberhentikan Gubernur. Yang benar adalah DPRD hanya berwenang mengusulkan pemberhentian Gubernur dengan alasan-alasan yang secara limitatif telah diatur secara tegas oleh UU No 32 Tahun 2004.
Kedua, SK No. 15 Tahun 2005 itu telah dibatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Lampung, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, sepatutnya dicabut oleh DPRD Provinsi Lampung.
Ketiga, SK No. 15 Tahun 2005 nyata-nyata merugikan rakyat Lampung, dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, rawan konflik, serta dapat menimbulkan preseden buruk dalam ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dapat meluas ke daerah/provinsi lain di Indonesia. Keempat, SK No. 15 Tahun 2005 telah kehilangan eksistensi dan legitimasinya karena tidak didukung oleh cukup dukungan dari DPRD Provinsi Lampung.
Karena itu, mereka meminta pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk mengagendakan pencabutan SK DPRD Provinsi Lampung No. 15 Tahun 2005 menurut ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung. Masing-masing fraksi, dalam pandangannya menyimpulkan; Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi FBPR, tiga orang perwakilan Fraksi PAN (menggunakan hak selaku anggota dewan), dan dua perwakilan Fraksi PKB (menggunakan hak selaku anggota dewan), menyetujui pencabutan SK tersebut.
Selain itu, Rapat Paripurna juga membuat catatan khusus, terkait Badan Kehormatan (BK) dan para anggota DPRD yang dinilai tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya.
Pertama, dicabutnya legitimasi BK dan menolak semua keputusan yang diambil BK, karena BK dinilai telah berpihak. Kedua, meminta Gubernur agar mengusulkan kepada Mendagri selaku Pembina Pemerintah Daerah dan Politik untuk menjatuhkan sanksi administrasi dan keuangan kepada anggota DPRD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Catatan-catatan itu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme peraturan, serta tata tertib dewan yang berlaku.

2.4.   Analisis Kelompok
Berdasarkan penjabaran kedudukan kasus konflik kepala daerah di lampung kelompok mencoba menganalisisnya dari sudut pandang teori hukum yang ada. Berdasarkan putusan MA No 473 pada prinsipnya mengatakan: (1) Tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.27-598 tahun 2003 tentang pembatalan pasangan Alzier Dianis Thabrani dan Ansyori Yunus (Kepmendagri 161); (2) tidak sah Surat Mendagri Nomor 121.27/2989/SJ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003 – 2008 (Surat Mendagri 121); dan (3) Menolak gugatan penggugat selebihnya, termasuk menolak gugatan untuk menerbitkan Surat Pengesahan Alzier dan Ansyori sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih.
Dengan mendalilkan kepmendagri dan surat mendagri tidak sah, namun juga memutuskan Alzier tidak bisa menjadi gubernur karena ada keadaan hukum baru dan telah eksisnya gubernur syachroedin, itu berarti putusan MA 437 bersifat ex nunc.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A UUD 1945, MA berwenang untuk menguji pertauran perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mengenai sifat putusannya, dalam Pasal 31A ayat (6) dan (7) UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua UU 14/85 tentang MA, disebutkan MA hanya berwenang untuk menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. MA tidak berwenang memerintahkan kepada instansi terkait—yang mengeluarkan peraturan—untuk membatalkan segala keputusan yang disandarkan pada peraturan yang diuji.
Pengujian yang dilakukan oleh MA dapat berupa pengujian terhadap regeling (peraturan) dan beschiking (keputusan). Biasanya pengujian terhadap keputusan berlaku asas retroaktif atau ex tunc atau berlaku surut. Hal ini dikarenakan untuk merehabilitasi hak-hak korban akibat perilaku sewenang-wenang si pembuat keputusan. Bilamana terdapat keadaan hukum baru (terpilihnya syaroedin menjadi gubernur baru) yang memiliki implikasi luas bisa saja putusannya bersifat ex nunc.
Dapat ditarik kesimpulan, Putusan Kasasi M.A. RI No. 437.K/TUN/2004, tidak berpengaruh terhadap pengembalian Alzir dan Ansyori sebagai Gubernur dan Wakil gubernur Lampung. Alasannya, pertama, UU MA tidak memberikan kewenangan kepada MA untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang diuji. Kedua, demi menyelamatkan kepentingan umum yang lebih luas, sudah selayaknya putusan MA ditafsirkan bersifat ex nunc. Artinya, walaupun MA membatalkan Putusan Kasasi M.A. RI No. 437.K/TUN/2004, tetapi tidak secara otomatis membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar